Wagub dan Dinsos Sulsel Bicara Bantuan PKH, Warga Turungan Baji: Tidak Jelas

MAKASSAR—Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulsel, Kasmin menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ke daerah Kabupaten/ Kota, didasarkan oleh permintaan Pemda yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota.

"Permintaan harus menyertakan data keluarga by name by addres, data tersebut diambil dari BDT [basis data terpadu] yg merupakan data jumlah keluarga miskin di Sulsel, yakni 900 ribu rumah tangga.

Lanjut dia, rumah tangga yang sudah ter-cover selama ini melalui bantuan beras non-tunai dan PKH [program keluarga harapan] sekitar 400.000 keluarga.

"Bantuan dari Pemprov dan dari pusat nantinya akan meng-cover sisanya, berdasarkan data BDH yang dikeluarkan dan diusulkan masing-masing Pemerintah Daerah," jelasnya.

Diluar dari Program PKH dan Sembako, Pemprov Sulsel telah mendistribusikan ke 427.000 KK.

"30.000 ton stok bulog cukup untuk bertahan 3 bulan kedepan, bulan depan kebetulan sudah masa panen," terangnya.

Soal cadangan beras, kata dia, jatah untuk Provinsi dari bulog sebesar 200 ton, dan 100 ton untuk Kabupaten/ Kota.

"Pemprov sendiri belum memintanya karena kendala syarat menurut aturan masih harus dipelajari berdasarkan aturan terbaru dan saat ini penyaluran bantuan beras masih menggunakan dana bencana yang sudah disetujui oleh DPRD Sulsel termasuk pengadaan beras," lanjutnya.

Pendistribusian akan dilakukan oleh Dinsos Kabupaten/ Kota masing-masing bersama kurang lebih 1270 anggota Tim Tagana Sulsel, dan para pendamping sosial lainnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan bahwa Dinsos dalam tahap penyaluran bantuan tahap ke-1 ke Kabupaten/ Kota.

"Dinsos telah menyalurkan 70% tahap 1. Dalam penyalurannya, Pemda yang akan mengirim ke masyarakat yang terdampak dan masuk kriteria, bantuan tahap 1 ini meng-cover 31 ribu kepala keluarga di 24 Kabupaten/ Kota di Sulsel," ungkap dia saat mengunjungi Posko Logistik Tagana di Kantor Dinsos Sulsel, Kota Makassar, Rabu, (15/4).

Diberitakan sebelumnya, salah seorang warga Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kabupaten Sinjai, mengaku sudah lama tak terima bantuan, padahal namanya masuk dalam daftar penerima PKH.

"Nama saya ada dalam daftar, tapi saya tidak terima bantuan PKH. Jadi saya anggap data PKH di Turungan Baji tidak jelas," katanya. (*)