Kilas Balik: 22 Tahun Reformasi, Wajah Baru dengan Semangat Orde Baru

2 Juli 1997 merupakan badai krisis finansial yang dimana melanda kawasan Asia. Tiupan krisis dimulai dari terpukulnya mata uang Baht Thailand, yang sempat anjlok dari 25 baht per dolar Amerika menjadi sekitar  56 Baht per dolar Amerika di posisi terlemahnya. Dampak krisis finansial Asia bagi Indonesia jauh lebih buruk, Rp2.000 per dolar Amerika, hingga melemah ke level terdalam di kisaran Rp16.000 rupiah per dolar Amerika.

Hal ini merupakan titik pijak awal berakhirnya kekuasaan rezim Soeharto. Namun, tidak hanya faktor eksternal yang memicu runtuhnya orde baru melainkan ada faktor internal kekuasaan yang sudah 32 tahun lamanya membusuk dan menyengsarakan rakyat. Mulia dari kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam tubuh parlementer, pembunuhan dan penghilangan paksa para aktivis, pembatasan ruang demokrasi, dan angka pelanggaran HAM terus bertambah dibawah kekuasaan rezim orde baru. Dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi dan politik kekuasaan, semua bisa terjadi kepada siapa yang dianggap resisten.

Pada bulan juli merupakan hari dimana mulai muncul serangkaian aksi protes yang masif. Krisis moneter terjadi, phk massal, tidak ada daya beli rakyat sehingga terjadi konflik sosial masyarakat, sulut api protes dan aksi massa terjadi diberbagai kota menuntut agar Soeharto lengser dari kekuasaan. Pada tanggal 21 Mei 1998 merupakan hari dimana berakhirnya rezim Seoharto dan membuahkan satu gerak perubahan yang sering disebut “Reformasi 98”.

22 tahun setelah reformasi, tidak cukup dengan cukup dengan menjatuhkan orde baru. Nyatanya masih banyak sisa-sisa perpanjangan tangan orde baru yang masih bertengger dikekuasaan sampai hari ini. Partai Golkar sebagai kenderaan politik Soeharto kala itu, sampai pemilu 1997 masih saja dimenangkan dan memegang kekuasaan sampai hari ini, lain hal sederet nama para Jendral TNI yang merupakan pelaku pelanggaran HAM masa lalu juga sedang berada didalam barisan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Kini dan Seterusnya

Memori kelam orba tidak akan luput dalam ingatan! Maka dari itu memaknai kekuasaan orde baru harus dimaknai sepenuhnya terhadap yang berada dalam lingkaran kekuasaan pada waktu itu, tidak hanya dengan melihat Soeharto sebagai ikon sejarah orde baru.

Masih tersisa para jendral pelaku pelanggaran HAM, politisi sebagai kader Partai Golkar yang kemudian membentuk partai-partai elit baru yang masih setia duduk dalam parlemen. Tentu saja hal ini punya dampak dan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembangunan Indonesia kedepan.

Sangat naif ketika kita melihat reformasi sebagai buah dari kemenangan telak rakyat menumbangkan Soeharto. Kejatuhan Soeharto yang memberi jalan bagi lahirnya tatanan politik demoktratis serta tatanan ekonomi yang lebih terintegrasi dengan pasar global, tidak serta merta menjadi hambatan bagi reorganisasi struktur kekuasaan oligarkis.[1]

Orde Baru Jilid II

Jika melihat sejarah, anatomi pemerintahan pada masa rezim Orde Baru dibawa kendali Soeharto memiliki kesamaan pada masa rejim Jokowi. Mengedepankan pembangunan infrastuktur ekonomi dan politik dalam hal mementingkan stabilitas lewat aparatus negara, ormas sipil dan perangkat hukum lainnya. 

Ada ratusan kasus pembungkaman demokrasi yang dimana beberapa aktivis yang dianggap menghalangi agenda pembangunan itu kemudian di kriminalisasi.

Balik lagi dengan infrasturktur hukum yang dirancang oleh rezim tentu saja secara gamblang kita bisa menyimpulkan bahwasanya rezim hari ini sangat anti demokrasi. Dengan lewat undang-undang informasi dan tranksaksi elektronik (baca: UU ITE). 

Safenet mencatat dalam kurun waktu ditahun 2014-2017 ada 28 kasus kriminalisasi yang terjadi ditanah air dan sampai hari ini angka tersebut terus bertambah dengan adanya kasus yang menimpa Ravio Patra, Iss, dll. 

Hal tersebut menimpa sejumlah wartawan, penggiat anti korupsi, jurnalis, aktivis lingkungan, aktivis papua, aktivis pro demokrasi, dll. Tidak hanya menyangkut kasus kriminalisasi lewat UU ITE. 

Menurut laporan akhir tahun YLBHI tahun 2018 dalam sektor lingkungan dan agraria tercatat 202 orang yang dikriminalisasi, Surya Anta dan 5 orang aktivis Papua dikriminalisasi juga menjadi bukti bahwa sudah tidak ada yang namanya kebebasan berekspresi sebagaimana tertuang dalam konstitusi.

Dari catatan tersebut, kita bisa melihat dalam agenda yang bertolak belakang dengan arah pembangunan rezim hari ini tentu  akan menjadi barisan tumbal yang akan terus dicabut hak-hak demokrasinya, baik itu individu maupun kelompok. 

Mirip dengan Soeharto bukan?

Ambisi pembangunan terus berjalan dengan dilihat pada masa periode pertama sampai sekarang dalam pemerintahan Jokowi. 

Ada sekian ribu hutan dibabat untuk kepentingan sawit dan investor, ada ratusan kasus perampasan lahan petani demi pembangunan bandara, PLTU, dan jalan tol. 

Belum lagi, kasus penggurusan kaum miskin kota di beberapa titik kota yang ada. Semua hal ini tidak lain demi menunjang agenda besar pembangunan neolib ala Jokowi.

Digadang-gadang, pertumbuhan ekonomi dimasa periode kedua Jokowi tumbuh positif dan akan menyentuh angka 5 persen. Namun, hal tersebut berlaku sebaliknya pasca dinyatakan telah terjadinya pandemi global yang menyerang hampir seluruh negara yang ada dimuka bumi ini. 

Sekitar awal bulan maret dinyatakan bahwa Indonesia sudah memiliki beberapa orang warga yang positif terkena corona virus disease (baca: covid-19). Sampai hari ini, terhitung ada 18.010 ribu [2] warga yang dinyatakan positif covid 19 dan dengan melihat trend angka Indonesia, diprediksi akan terus melonjak.

Pandemi dan Perlawanan

Sampai hari ini tentu kita bisa melihat kegagapan pemerintah dalam mengangani masalah pandemi covid-19. Secara langsung juga menelanjangi arah pembangunan Indonesia yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kebutuhan esensial menjadi angka kesekian setelah terpenuhi permintaan investor. Kebutuhan pangan dan kesehatan tentu menjadi hal yang sangat penting untuk dijawab sampai hari ini. Nyatanya, negara tidak pernah hadir ditengah krisis melanda. 

Ada ribuan buruh yang diphk oleh perusahaan tanpa ada jaminan dan kepastian, termasuk ancaman bagi mereka yang tetap memilih untuk kerja ditengah ancaman wabah mematikan. Ada banyak cerita orang mati kelaparan di negeri yang katanya “negeri agraris”. 

Semua masalah yang saling serabut tentu tidak mampu dituliskan satu persatu dalam artikel ini, silakan melihat kenyataan sekelilingmu.

Kejatuhan orde baru merupakan refleksi gerakan, yang dimana telah membawa kita selangkah maju pasca dirundung otoritarianisme selama kurun 32 tahun dan hingga sekarang sudah 22 tahun setelah keruntuhannya. 

Situasi sekarang sedang menjadi pertanyaan bersama. Indonesia ibarat bom waktu dengan kesengsaraan, rakyat bak bubuk mesiu yang hampir meledak. Pertanyaannya siapakah yang menjadi sumbu api? Yang mampu memicu perlawanan rakyat agar bom meledak (amarah) kepada sasaran yang tepat.

Hal ini tentu terjawab pada masa orde baru, ada satu kekuatan yang solid dan terkordinasi yang terus melawan kekuasaan. Class sturggle yang muncul tidak serta merta mencuat begitu saja dengan tanpa perjuangan yang panjang. 

Hal ini yang luput sampai sekarang, tentu saja politik progresif harus melampaui politik elit yang ada sampai hari ini. Di tengah krisis ekonomi hari ini tentu pertarungan kelas tidak terhindarkan. 

Kita harus membayangkan satu perubahan baru. Ada banyak contoh yang bisa dilihat, melihat Great Deppression 1930 yang kemudian muncul  Keynessian untuk menyelematkan pasar dunia, krisis finansial asia 1997 terkhusus di Indonesia menumbangkan rezim Soeharto namun tetap saja neolib masih bercokol, pasca krisis ekonomi eropa 2008 dan sampai sekarang masih saja didominasi oleh sistem ekonomi neoliberalisme.

Gejolak krisis ekonomi dan politik adalah ring pertarungan antara klas penguasa dengan kelas tertindas, momentum ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan serangkaian agenda perubahan. Sedang ada ribuan malah jutaan amarah yang berkecamuk yang kapan saja akan memilih untuk memberontak. 

Korban akibat pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat miskin, ada tenaga medis yang tidak diberikan jaminan keselamatan, ada buruh pabrik yang di-PHK, ada petani yang tidak punya tanah, ada ibu rumah tangga yang sedang memikirkan dapur rumah, di pinggir kali, di kompleks, di gang sempit, di mana-mana ada amarah.
________________________
Penulis: Pengurus Front Mahasiswa Kerakyatan (FMK) Kota Makassar, Ijan.

Keterangan: Sebelumnya telah diposting oleh FMK melalui halaman websitenya @Mahasiswakerakyatan, pada, 21 Mei 2020.

Referensi: [1] Abdil Mughis M, Oligarki Teori dan Kritik (Serpong: 2020: hal 47)