PSBB di Makassar Dianggap Konyol dan Gagal Total: Orang Lapar Susah Diatur

SULSEL—Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar telah berjalan 12 hari sejak diberlakukan pada Jum'at, 24 April 2020 lalu.

Kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini ditanggapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks).

Menurutnya, PSBB di Makassar gagal total lantaran adanya beberapa kewajiban pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang belum ditunaikan.

"Salah satunya pembagian bantuan sembilan bahan pokok yang sangat rancu di tengah pandemi," kata Ruslan Rahman selaku Sekjen L-KOMPLEKS.

Ruslan mengkritisi habis-habisan kinerja Pemkot Makassar dalam pembagian logistik ke masyarakat.

"Sangat lucu dan bodohnya Pemkot jika alasan data warga yang belum valid dijadikan alasan amburadulnya pembagian logistik, sedangkan PSBB tinggal beberapa hari lagi selesai dilaksanakan, tapi logistik belum selesai dibagi," tandas, Senin, 4 Mei 2020.

Ruslan curiga jangan-jangan Pemkot sengaja tidak membagikan supaya PSBB diperpanjang.

"Secara otomatis bantuan dari pusat bisa turun lagi ke pemkot," celoteh Ruslan.

Menurutnya, kesemrawutan kinerja Pemkot dalam menangani pembagian logistik ini berimbas pada ketidakpatuhan masyarakat pada aturan PSBB di lapangan.

"Jadi jangan salahkan masyarakat yang tetap ramai di jalan, dan beberapa pedagang kecil membandel karena mereka itu butuh makan. Jika hanya disuruh tetap di rumah tanpa suplai dari pemerintah, itu sama saja menyuruh mereka bunuh diri," tegas dia.

Ruslan menambahkan, bukannya masyarakat bebal dan keras kepala dengan aturan PSBB tapi pemerintah yang tidak cerdas dalam menjalankan fungsinya.

"Pemerintah tidak sadar bahwa ada masyarakat yang hanya buruh harian dirumahkan mau makan apa, jika tidak kerja ya tidak makan. Jadi kalau disuruh taat di rumah saja tanpa adanya sembako atau bantuan yang sudah dijanjikan, itukan konyol namanya, karena orang lapar susah diatur," kuncinya. (*)