Ratusan Perempuan Pesisir Mendesak Gubernur Sulsel: Hentikan Tambang Pasir Laut & Reklamasi 

Aksi warga Tallo dan Pulau Kodingareng di Depan Kantor Gubernur Sulsel. Kamis, (13/8).

MAKASSAR—Pada hari Kamis, 13 Agustus 2020, tadi. Ratusan massa yang didominasi perempuan dari Pulau Kodingareng, Kepualuan Sangkarrang dan warga pesisir Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo. 

Mereka datang mendesak Pemerintah Provinsi untuk mencabut izin pertambangan pasir di sekitar wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingareng serta meminta agar dihentikan aktivitas reklamasi di pesisir Makassar untuk selama-lamanya. 

Selain itu, warga ini juga menuntut agar terumbu karang serta wilayah tangkap nelayan yang telah rusak akibat aktivitas pertambangan dan reklamasi supaya direhabilitasi demi mengembalikan fungsi laut serta isinya demi memenuhi kebutuhan hidup rakyat. 

Sitti Aisyah saat ditemui oleh redaksi SUARA KITA di depan kantor Gubernur Sulsel, dia mengatakan bahwa “Rejeki kami itu dari laut, tapi kalau laut kami dirusak, ya kami mau hidup dengan cara apa?,” terang warga Kodingareng ini. 

Sitti bersama rekan-rekan perempuannya sangat mengeluhkan atas adanya pertambangan tersebut, “Karena jaraknya kapal-kapal pengangkut pasir itu sangat dekat dari pulau kami, sehingga laut menjadi rusak dan wilayah tangkap suami kami juga tercemari, bahkan kami tidak lagi bisa mendapatkan ikan,” tuturnya. 

 Di samping itu, ada Saenab dari warga Pesisir Tallo, Makassar. Dia menuturkan bahwa awalnya dampak kerusakan laut yang berefek pada menurunnya pendapatan rakyat itu mulai dirasakan pada tahu 2017 silam. 

“Di tahun 2017 itulah perjuangan kami dimulai, tapi sampai saat ini belum juga ada solusi untuk mata pencaharian kami," pungkasnya. 

Hal itu diungkapkan oleh salah satu ibu rumah tangga yang merupakan warga Tallo, Asni. Dia bersama empat orang anak dan suaminya juga ikut melakukan aksi demonstrasi. 

"Kami ingin minta pengkuan dari Gubernur, karena kita ini mau cari nafkah di laut tapi kalau laut rusak dan tercemari akibat reklamasi maka kita hidup dengan cara apa? Mata pencaharian kami hilang akibat dari aktivitas pertambangan dan reklamasi di laut itu," tandasnya. 

Hingga saat ini Gubernur Sulsel belum juga menemui massa aksi. (M.A)