Akibat Pemberitaan, Jurnalis Ujaran Diancam Dipolisikan

SINJAIKita---Kasus dugaan penipuan radio otomatis oleh seorang yang diduga warga Bulukumba di salah satu Masjid di Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai berbuntut panjang.

Pasalnya, terduga penipu radio otomatis tersebut akan melaporkan wartawan Ujaran inisial HT yang membagikan berita di media sosial miliknya ke beberapa grup yang di akun facebooknya.

Sebelumnya, diketahui media ujaran[dot]co[dot]id telah menerbitkan berita terkait dugaan penipuan. Dimana belakangan ini, Sabtu (31/10/20) kemarin terduga tersebut telah menempuh jalur kekeluargaan kepada pihak pengurus masjid, namun dari informasi yang dihimpun, belum menemui titik temu.

"Saya sudah berembuk sama keluarga, kalau tidak ada memang penyelesaian saya masuk di Sinjai hari senin besok, saya mau laporkan dulu kita (pengurus masjid:red) sama ibu HT (Wartawan Ujaran:red)," ucap terduga penipu dalam sambungan telfon dengan salah satu pengurus Masjid.

Pasca hal tersebut, pihak yang diduga melakukan penipuan meminta pihak media menghapus postingan tersebut. salah satunya dari Wartawan Ujaran, HT yang akan dilaporkan ke pihak kepolisian, Senin (02/11/20) esok di Polres Sinjai lantaran masih membiarkan postingan tersebut di akun media sosialnya.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Redaksi Ujaran, Wahyu Pratama Hasbi menanggapi santai ancaman dari pihak terduga tersebut.

"Saya pribadi tidak terbebani karena kami memberitakan sesuai bukti-bukti yang telah kami himpun pewarta ujaran dan kami dapatkan dari pengurus masjid," jelasnya.

Olehnya itu, ia menegaskan kepada pihak terduga penipuan radio otomatis agar meminta maaf.

"1x24 jam tidak meminta maaf kepada insan pers yang kemudian itu dilindungi oleh UU. Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers maka tentunya kami akan laporkan balik hal tersebut kepihak kepolisian," tegasnya, Minggu (01/11/20).

Selain itu, Ia berharap kepada seluruh stakeholder untuk bekerjasama dengan baik kepada pewarta, karena tugasnya hanya menyampaikan imformasi fakta dilapangan.