Kapolri Minta Terapkan Pendekatan Adat Istiadat Terhadap Warga Papua Barat

Hal tersebut disampaikan Sigit saat memimpin rapat bersama Forkopimda Provinsi, Kota/Kab se-Papua Barat terkait penanganan dan pengendalian Covid-19, bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Sabtu (28/08/21).

Sigit menjelaskan, pendekatan itu harus dilakukan oleh personel TNI, Polri bersama Pemda dengan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat setempat. 

"Upaya menggeser isoman ke Isoter perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan Pemerintah Daerah (Pemda), seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat serta perlu penjelasan secara baik dengan menyesuaikan adat istiadat setempat yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika akan mengajak ke Isoter," kata Sigit dalam arahannya. 

Selain itu, Mantan Kapolda Banten ini memaparkan, tingkat isolasi mandiri di Papua Barat, saat ini tecatat ada 411 kasus atau sekira 82 persen dari kasus aktif. Sedangkan, lokasi isoter yang ada di Papua Barat saat ini telah tersedia sebanyak 13 lokasi, dengan kapasitas 855 tempat tidur. Dari jumlah itu, 19 telah terpakai dan 836 masih belum. 

Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan bahwa sosialisasi terhadap masyarakat untuk menjalani isolasi di Isoter harus lebih diperkuat. Menurutnya, Isoter yang disediakan saat ini sudah dilengkapi dengan fasilitas memadai dan mendapatkan pengawasan penuh dari tenaga kesehatan (Nakes).

Dengan begitu, tingkat kesembuhan seseorang dari paparan virus corona akan semakin tinggi. Tak hanya itu, dengan disegerakannya isolasi di Isoter maka akan menjauhkan keluarga dan rekan-rekan lainnya dari penyebaran virus corona.

"Tetap lebih diutamakan isolasi atau karantina di Isoter karena di bawah pengawasan tenaga medis," ujarnya.

Tak lupa, Sigit juga tetap mendorong Forkopimda Mimika melakukan strategi pengadilan Covid-19, yakni prokes ketat 3M, penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) serta akselerasi program vaksinasi massal.

Dirinya berharap, Forkopimda bersama masyarakat sama-sama terus bersinergi untuk mempertahankan tren penyebaran virus corona. Pasalnya, dari 34 provinsi di Indonesia, Papua Barat menjadi wilayah yang paling sedikit untuk kasus aktif di skala nasional.

Dengan mempertahankan tren positif, hal itu akan mempengaruhi kelonggaran-kelonggaran terhadap aktivitas masyarakat. Jika sisi kesehatan warga bisa dijamin. Roda perekonomian pun akan bergerak seperti sediakala, namun tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. 

"Ketika kasus Covid-19 bisa terkendali, maka secara otomatis daerah tersebut akan mendapat pelonggaran dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan lebih baik. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dan seluruh masyarakat. Dalam Inmendagri nomor 36 dan 37 tahun 2021 terdapat perluasan pelonggaran di sektor pendidikan, sektor non esensial, restoran, pusat perbelanjaan, resepsi pernikahan, fasilitas umum dan kegiatan seni budaya," paparnya.

Lebih dalam, Sigit menyatakan, penanganan dan pengendalian Covid-19 di Papua Barat, juga bisa dilakukan dengan percepatan atau akselerasi vaksin, sebagaimana target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Guna akselerasi vaksin, Sigit berharap prajurit TNI, Polri, Pemda dan masyarakat melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya disuntik vaksin. Kemudian, melakukan jemput bola untuk melakukan vaksin di sekolah, gereja hingga desa-desa. 

"Lakukan sosialisasi terhadap lokasi atau gerai vaksinasi dan strategi vaksinasi agar masyarakat mengetahui kegiatan vaksinasi yang perlu percepatan. Lakukan sosialisasi kepada para tokoh adat, masyarakat gereja untuk mengajak masyarakat melaksanakan vaksinasi. Lakukan terobosan kreatif dengan strategi vaksinasi mobile atau door to door, vaksinasi massal di sekolah dan gereja, vaksinasi massal di rumah kepala adat/desa, vaksinasi bakar batu," tutup Sigit mengakhiri pengarahannya.