Diduga Belum Laporkan Keuangan, Kompas Ind Minta KPK Periksa Markus Samaduda

Kedatangan Kompas Ind meminta KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Markus Samaduda Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Bintuni Maju Mandiri (BMM) di Kabupaten Teluk Bintuni.

Diduga belum melakukan laporan pertanggungjawaban pada anggaran penyertaan modal anggaran 50 Miliar.

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Kompas Ind, Zaiddin Ahkam mengungkapkan pemerintah daerah membentuk Perusahaan daerah dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Namun ironisnya di Kabupaten Teluk Bintuni hadirnya Perusda menjadi beban keuangan daerah.

"Pemerintah kabupaten Teluk Bintuni melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2017 tentang penyertaan modal usaha sekitar 50 Milliar. Untuk pembangunan sebuah resort dan hotel Sisar Matiti namun hotel tersebut hingga saat ini belum terealisasi," ujarnya.

Pada tahun 2017 sampai 2020 telah dikucurkan anggaran senilai 39 miliar akan tetapi pembangunan resort tersebut belum menunjukan progres yang signifikan.

Mestinya dengan anggaran tersebut resort dan hotel sudah rampung sekitar 80%. Sehingga Kompas Ind menduga anggaran penyertaan modal tersebut sarat akan terjadinya korupsi.

"Kami menduga penyertaan modal pada Perusda sarat akan terjadinya korupsi karena sampai saat ini Markus Samaduda belum melakukan laporan pertanggungjawaban keuangan," tegasnya.

Adapun tuntutan Kompas Ind yaitu meminta KPK RI untuk periksa Markus Samaduda terkait dengan pembangunan hotel dan resort Sisar Matiti, Melakukan pengawasan khusus kepada Perusda Bintuni Maju Mandiri serta meminta KPK untuk menyelidiki potensi korupsi pada anggaran penyertaan modal 39 Miliar.

Diketahui Aksi demonstrasi tersebut diterima oleh Romo, Kepala Staf Persuratan Komisi Pemberantasan Korupsi.