DPP PELEDAK Dorong Transparansi Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Tempe

MAKASSAR, Sulselpos.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengawal Demokrasi dan Konstitusi (PELEDAK) mendorong Transparansi Kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Tempe di Sengkang, Kabupaten Wajo.

Hal itu disampaikan Koordinator DPP PELEDAK, Asmaullah bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang, meminta kepada penegak hukum untuk memberikan transparansi berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Tempe di Kabupaten Wajo.

“Yang melatarbelakangi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 41 dan pasal 42 yang menegaskan bahwa, tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang diatur oleh peraturan pemerintah," ucapnya, Sabtu (27/11/21).

"Dan juga sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dirinya menjelaskan dugaan adanya tindak pidana korupsi terhadap pembangunan pasar tersebut dikuatkan oleh terbitnya surat pemutusan kontrak oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, karena ada penyimpangan terhadap pembangunan tersebut.

“Karena berangkat dari adanya indikasi tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pasar Tempe di Sengkang, diperkuat dengan terbitnya surat pemutusan kontrak kementrian PUPR karena berangkat dari adanya indikasi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi, terdapat penyimpangan prosedur, dan juga KKN serta pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik berupa bangunan yang tidak sesuai dengan prosedur,” pungkasnya.

Putra Daerah Wajo asal Gilireng tersebut menghimbau agar penegak hukum memberikan informasi secara akurat. Ia menegaskan, jika tidak diindahkan pihaknya akan menurunkan aksi demonstrasi.

“Menuntut aparat penegak hukum dan yang berkaitan agar memberikan informasi secara akurat dan sesuai dengan yang ada dilapangan dan bagaimana keberlanjutan dari pengawalan indikasi korupsi tersebut, ketika hal tersebut tidak diindahkan, aksi demonstrasi akan dilakukan oleh para pemuda yang ada di Wajo,” tutupnya.