Perjuangkan Siswa yang Belum Masuk Sekolah SMA, Aksi Jilid II DPP OPM Ricuh di Depan Rujab Gubernur SulSel

MAKASSAR, Sulselpos.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menggelar aksi unjuk rasa didepan Rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Senin (15/8/22).

Aksi DPP OPM berujung bentrok dengan sejumlah orang yg bertubuh besar yang diduga preman.

Dalam aksi ini jendral lapangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM), Sadam Husein mengungkapkan aksi ini adalah aksi yang kedua kalinya yang digelar DPP OPM terkait bobroknya pendidikan di Sulsel.

"Adanya indikas dugaan penambahan siswa siluman yang jumlah SMAN sebanyak 23 / SMKN sebanyak 10 sekota makassar tahun ajaran 2022/2023, yang melalui wa dan daftar nama-nama yang dikirim Kabid Dikmen SMAN Disdik Sulsel dalam hal ini atas nama Asqar di mana hal ini kuat dugaan melanggar Permendikbud tentang Dapaodik yang jumlah maksimal Siswa perromel sebanyak 36 namun hasil temuan ada beberapa SMAN/SMKN melebihi batas Maksimal yang ditetapkan oleh dapodik," bebernya 

Sadam juga meminta kepada pihak Gubernur SulSel memperhatikan siswa menengah kebawah penghasilan orang tuanya yang belum masuk Sekolah.

"Dia adalah generasi penerus, maka kasih juga dia ruang untuk mengenyam banku Sekolah yang layak dan bisa dijangkau," tegasnya.

Sementara itu Ketua Forum orang tua Murid yang juga Dewan Pembina oPm, Herman Hafid Nassa mengungkapkan Sesuai dengan PPDB tidak ada lagi penerimaan calon siswa baru jika PPDB sudah dinyatakan di tutup yang dimana kurang lebih 2 ribu siswa siluman yang di paksakan harus diakomodir di setiap SMAN/SMKN sekota Makassar, tanpa memperhitungkan payung hukum dan kesiapan tenaga pengajar. 

"Adapun indikasi dugaan manipulasi pengadaan anggaran server penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun anggaran 2022/2023 dengan berkisaran anggaran 2,3 Miliyar lebih di Dinas Pendidikan Provensi Sulawesi-Selatan," bebernya 

"Ada juga dugaan pungutan liar (pungli) di SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 7, SMAN 9, SMAN 16, SMAN 20, SMAN 21, SMAN 22 dan SMKN 2, SMKN 4 dan SMKN 5," jelasnya.

Adapun pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organiasasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menyatakan sikap:

1.Mendesak Gubernur sulsel mencopot Kadis Pendidikan Sulsel, Sekdis Pendidikan Sulsel, Kabid Dikmen SMAN Disdik Sulsel.

2.Mendesak Gubernur Sulsel mencopot Kepala Sekolah di SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 7, SMAN 9, SMAN 16, SMAN 20, SMAN 21, SMAN 22 dan SMKN 2, SMKN 4 dan SMKN 5. 

3 Mendesak Gubernur segera mencabut nama-nama yang sudah diserahkan oleh Kabid Dikmen Disdik Sulsel ke setiap Sekolah SMAN/SMKN se Kota Makassar yang berkisaran kurang lebih 2 ribu calon siswa baru tambahan jalur offline karena bertentangan dengan Permendikbud tentang penambahan drumbel jumlah kelas .

4.Mendesak Gubernur Sulsel mecopot Kadis, Sekdis, Kabid Dikmen SMAN karena tahun ini gagal total melaksanakan PPDB karna tidak maksimal bahkan sangat merugikan bagi warga Kecamatan Makassar , Wajo, Kepulauan Sangkarrang yang belum memiliki SMAN, bahkan merugikan calon peserta didik karna PPDB jalur onlien hanya membirikan kesempatn 2 kali mengikuti seleksi padahal tahun sebelumnya sampai 4 kali kesempatan dan terkhusus jalur zonasi tidak tepat dalam menentukan titik .

6. Mendesak Kejati Sulsel mengusut dugaan penyalaguaan APBD pengadaan server PPDB online tahun ajaran 2022-22023 dan mengusut dugaan pungli kuran lebih 2000 siswa SMAN/SMKN yang dimaksud diatas.