Isu Wacana Pemberian Dana Bansos ke Keluarga Korban Judi Online dari Kacamata Filsafat

OPINI, Sulselpos.id - Kasus wacana pemberian bantuan sosial (bansos) kepada keluarga korban judi online di Indonesia menimbulkan perdebatan yang kaya akan implikasi moral, etis dan sosial. 

Dari perspektif filsafat, kita dapat menganalisis isu ini melalui beberapa pendekatan yang berbeda, termasuk pendekatan etika deontologis, utilitarianisme dan perspektif keadilan sosial.

Dalam etika deontologis, yang dipelopori oleh Immanuel Kant, tindakan dinilai berdasarkan kewajiban moral dan prinsip-prinsip universal, bukan pada konsekuensi tindakan tersebut. 

Menurut prinsip ini, pemerintah memiliki kewajiban moral untuk melindungi dan mendukung warganya, terutama mereka yang rentan dan dirugikan oleh tindakan orang lain. 

Keluarga korban judi online, yang mengalami kerugian finansial dan psikologis akibat perilaku pelaku judi, dapat dianggap sebagai pihak yang dirugikan dan karenanya, berhak mendapatkan bantuan dan dukungan dari negara.

Kewajiban moral negara untuk melindungi warganya tercermin dalam UUD Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 

Dengan demikian, memberikan bansos kepada keluarga korban judi online bukan hanya tindakan empati, tetapi juga pemenuhan kewajiban moral negara untuk memastikan kesejahteraan warganya yang rentan.

Utilitarianisme, yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, mengevaluasi tindakan berdasarkan hasil atau konsekuensinya, dengan tujuan mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. 

Dari perspektif ini, memberikan bansos kepada keluarga korban judi online dapat dilihat sebagai langkah untuk meminimalkan penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Judi online sering kali mengakibatkan dampak negatif yang luas, tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada keluarga mereka. 

Dengan memberikan bansos, pemerintah dapat mengurangi beban finansial dan psikologis yang dialami oleh keluarga korban, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. 

Selain itu, langkah ini dapat membantu mengurangi dampak sosial negatif dari praktik judi online yang semakin marak.

Dari sudut pandang keadilan sosial, yang sering dihubungkan dengan filsuf seperti John Rawls, kebijakan publik harus didesain untuk mendukung mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. 

Dalam teori keadilan Rawls, prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung.

Keluarga korban judi online sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak secara ekonomi dan sosial. 

Memberikan bansos kepada mereka adalah bentuk intervensi yang dirancang untuk memperbaiki ketidaksetaraan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bangkit dari kemiskinan yang disebabkan oleh judi online. 

Ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif, dimana sumber daya dialokasikan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan.

Namun, perlu diakui bahwa kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berpendapat bahwa korban judi online tidak seharusnya mendapat prioritas yang sama dengan kelompok masyarakat yang lain, seperti pengemudi ojek online (ojol) yang mendapat bansos karena kenaikan harga BBM. 

Kritikus mungkin berpendapat bahwa memberikan bansos kepada keluarga korban judi online dapat dianggap sebagai subsidi untuk perilaku negatif.

Meskipun demikian, penting untuk membedakan antara pelaku judi online dan keluarga mereka yang terdampak. 

Menghukum pelaku judi adalah hal yang tepat dan perlu sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi membantu keluarga yang dirugikan adalah bentuk tanggung jawab sosial negara untuk melindungi dan mendukung mereka yang tidak bersalah dan menderita akibat tindakan orang lain.

Pendekatan filsafat dalam menganalisis kasus bansos untuk keluarga korban judi online menyoroti kompleksitas moral dan etis dari kebijakan publik. 

Dengan mempertimbangkan kewajiban moral negara, konsekuensi dari kebijakan tersebut dan prinsip keadilan sosial, kita dapat menyimpulkan bahwa memberikan bantuan kepada keluarga korban judi online adalah langkah yang dapat dibenarkan secara etis. 

Kebijakan ini tidak hanya memenuhi kewajiban moral negara tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan keadilan bagi mereka yang paling rentan.