Polres Sinjai Kawal Pergeseran Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten ke KPU Provinsi

SINJAI, Sulselpos.id - Kepolisian Resor Sinjai melaksanakan pengamanan dan pengawalan pergeseran hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Sinjai yang akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (3/12/2024).

Pengamanan dan pengawalan dilepas oleh Kabag Ops Polres Sinjai Kompol Sunyoto selaku koordinator pengamanan dan pengawalan dipimpin oleh Kasat Intelkam Polres Sinjai Akp Saharuddin dengan personel gabungan Sat Intelkam dan Sat Samapta.

Pengamanan dan pengawalan dilaksanakan dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran proses demokrasi, khususnya dalam mengawal serta mengamankan dokumen-dokumen penting terkait hasil rekapitulasi suara. 

Pergeseran hasil rekapitulasi suara tersebut merupakan tahap krusial dalam perjalanan demokrasi setelah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tingkat Kabupaten Sinjai.

Kapolres Sinjai AKBP Harry Azhar melalui Kabag Ops Polres Sinjai Kompol Sunyoto mengatakan bahwa pihaknya telah mengarahkan personel gabungan untuk mengamankan proses pergeseran hasil rekapitulasi suara.

“Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan hasil rekapitulasi suara aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan selamat sampai tujuan,” ujarnya.

Pengamanan dilakukan dengan melibatkan Personel kepolisian untuk memastikan kelancaran pergeseran dokumen hasil rekapitulasi suara. 

Selain itu, Polres Sinjai juga bekerja sama dengan pihak KPU dan Bawaslu Sinjai untuk memastikan proses pengiriman berjalan dengan aman.

Dalam situasi yang aman dan terkendali di Kabupaten Sinjai selama tahapan Pilkada, Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan. 

Kapolres Sinjai kembali mengajak seluruh masyarakat untuk bersama sama menjaga keamanan dan mendukung jalannya tahapan Pilkada dengan aman dan damai.

Pengamanan dan pengawalan ini merupakan bagian dari upaya pihak Kepolisian untuk menjaga integritas dan validitas setiap tahapan Pilkada Serentak 2024, serta mencegah potensi gangguan keamanan yang dapat merugikan proses demokrasi.